|
 |
|
|
|
|
Bersepakat Menjamin Kualitas Bersama08 November 2012
Sejak diluncurkan 2010 lalu, Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) berhasil mengajak pemerintah daerah mengembangkan dokumen perencanaan yang komprehensif di sektor sanitasi. Dokumen yang dimaksud di antaranya adalah Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS). Perencanaan yang baik diyakini akan mampu mendorong peningkatan investasi di sektor sanitasi di Kabupaten/Kota terkait. Penyelenggaraan Lokakarya Regional Monitoring Evaluasi dan Penjaminan Kualitas Dokumen PPSP dimaksudkan sebagai wadah koordinasi antara tim panel (pelaksana) baik tingkat pusat dan provinsi di tingkat provinsi dalam penjaminan kualitas dokumen Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota dan Memorandum Program Sektor Sanitasi Permukiman yang telah disusun oleh Pokja AMPL/Sanitasi Kabupaten/Kota di wilayahnya. Dilaksanakan secara hampir serentak di empat region, yaitu: Surabaya (4-6 September 2012), Jakarta (17-19 September 2012), Medan (19-21 September 2012), dan Balikpapan (25-27 September 2012), kegiatan lokakarya disambut antusias oleh para peserta. Para peserta berbagi pembelajaran terhadap proses, mekasnisme kerja, dan tupoksi tim panel masing-masing provinsi untuk pelaksanaan penjaminan kualitas dokumen PPSP. Para peserta juga diajak untuk mengidentifikasi hal positif dan penyelesaian masalah dalam penjaminan kualitas dokumen PPSP yang telah dilakukan peserta lainnya untuk dapat direplikasikan di provinsinya masing-masing. “Lokakarya regional ini memberikan strategi tuntuk penyelesaian masalah di tiap provinsi,” kata Wahanudin, Kasubdit Persampahan dan Drainase Bappenas selaku Ketua PMU PPSP. Wahanudin mencontohkan, koordinasi tim panel masih lemah karena strateginya semata mengandalkan jalur komunikasi resmi seperti undangan, namun secara informal seperti melalui alat elektronik dan komunikasi langsung perorangan ternyata lebih efektif dan menimbulkan kebersamaan anggota tim panel. “Hal ini sudah dilakukan di beberapa provinsi seperti Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur,” sambungnya. Menurut Wahanudin, permasalahan umum yang sering terjadi juga seperti kehadiran anggota pokja yang selalu berganti-ganti, dalam kegiatan ini muncul alternatif penyelesaian masalahnya dengan cara membuat SK Tim Teknis atau SK Tim Panel dengan mencantumkan nama anggota dan cukup di tandatangani Ketua Pokja Sanitasi/AMPL Provinsi sehingga dapat menjadi dasar penugasan.
“Yang juga menarik adalah bagaimana konsolidasi dan sinkronisasi berbagai program di sektor sanitasi mulai dilakukan oleh pokja baik di tingkat provinsi atau kabupaten kota. Sehingga terjadai kesepakatan dan komitmen awal program dan kegiatan AMPL dan sanitasi yang dibiayai melalui APBD Provinsi,” ungkap Wahanudin lagi. Pada akhir lokakarya regional seluruh peserta mengharapkan kegiatan ini terus berlanjut karena menjadi forum bertukar pengalaman dan meningkatkan semangat dan kinerja tim panel provinsi.
|
Berbagai
solusi sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam menjamin kualitas
dokumen PPSP muncul dan diungkapkan dalam kegiatan ini. Provinsi Jawa Timur misalnya, menetapkan alternatif kebijakan membagi kabupaten/kota pendampingan ke dalam sejumlah klaster sesuai lokasinya. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Tengah mereka membentuk 4 tim panel dan masing-masing bertanggung jawab untuk pendampingan 5 kabupaten/kota PPSP yang sedang menyusun dokumen BP, SSK dan MPSS. Dalam sesi ini, Jawa Tengah juga menceritakan bagaimana PF dan Prosda bergandengan tangan memfasilitasi door to door
ke sejumlah SKPD untuk memberikan pegetahuan dan informasi terbaru
terkait PPSP. Solusi yang diajukan untuk memfasilitasi pengetahuan
anggota pokja maupun tim panel yang belum seragam tentang PPSP.